Dinamika Jawanisasi di Indonesia

Dinamika Jawanisasi di Indonesia

Jepang memiliki national culturnya yakni, Yosakoi yang merupakan tradisi menari bersama yang dilakukan oleh puluhan orang. Selain trdisi Yosakoi, jepang memliki cirri khasnya sendiri, yang menandakan jati dirinya bahwa mereka adalah orang Jepang, yakni pakaian tradisional Yukata. Selain Jepang, masih banyak negara di dunia ini yang memiliki identitas national mereka seperti, Korea memiliki Hanbok, dan india memiliki Sarri, dimana mereka menciptakan pakaian tradisional yang  mereka miliki sebagai wujud dari identitas national mereka. Sehingga apabila kita mendengar nama dari suatu negara, pasti kita akan langsung merujuk kepada kebudayaan nasional mereka, sebagai wujud dari identitas national yang mereka miliki. Selain pakaian, makanan dan budaya nasional juga dapat dijadikan sebagai identitas national. Identitas national ini memang segaja dibuat untuk menciptakan ideology yang sama, dan menyamakan semua orang bahwa mereka adalah satu. Sehingga dalam mengatur dan menata sistem dalam masyarakat, pemerintah akan lebih mudah untuk mensosialisasikan rencana-rencana untuk menciptakan negara yang sejahtera, dikarenakan mereka memiliki latar belakang budaya yang sama.  Selain itu, tujuan dari penciptaan identitas national ini, menunjukkan bahwa mereka adalah negara maju atau negara berkembang yang akan bertransformasi menjadi negara maju. Kita bisa melihat bahwa hampir semua negara maju, memiliki identitas national yang sama, seperti contoh di Jepang. Namun hal serupa sangat sulit ditemukan pada negara berkembang seperti Indonesia yang tidak memiliki identitas nasional ataupun budaya nasional. Ada yang berpedapat bahwa identitas national yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila, menurut saya hal itu merupakan kesalahan, dikarenakna Pancasila hanyalah berupa visi dan misi negara yang sampai sekarang belum teralisasikan.

Indonesia pada saat Orde Lama, yakni masa kepemimpinan Soekarno menyebutkan bahwa Indonesia merupakan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dimana kesatuan merujuk pada keberagaman latar budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, pada masa kepemimpinan Soeharto (orde baru), ia ingin mengubah Indonesia yang  merupakan negara kesatuan (NKRI) menjadi negara serikat (Republik Serikat Indonesia/RSI/RI) seperti Amerika,

 Jerman, India, Malaysia, Pakistan, dll[1]. Namun, hal tersebut sangat sulit diaplikasikan kepada negara yang sudah terlanjur menjadi negara kesatuan, dikarenakan Indonesia bukanlah negara yang solid seperti Amerika ataupun Jerman, yang federalis di satu pihak saja. Indonesia sejak awal sudah tercerai berai oleh keadaan geografisnya yang menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan luas.  Akibat dari pemisahan ini, Indonesia memiliki keberagaman etnis yang cukup kuat dalam setiap wilayahnya. Dipengaruhi dari iklim, mata pencaharian, sistem religi dan letak geografis (gunung/laut). Pada setiap Pulau, Provinsi, Kota ,Kecamatan, Desa, sampai pada ke Suku yang merupakan kelompok masyarakat terkecil, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Kalimantan, merupakan rumah bagi suku Dayak, yang memiliki keberagaman budaya pada setiap sukunya, tradisi yang paling dikenal merupakan tradisi mangayau (berburu kepala) yang lama kelamaan sudah mulai hilang. Bali, terkenal dengan tarian pendet, dan memiliki budaya Bali sendiri. Aceh, memiliki tarian saaman, dan memiliki kebudayaan Aceh sendiri, Papua, memiliki kebudayaan Papua sendiri, dan hal tersebut juga berlaku pada setiap wilayah di Indonesia.

Tentu saja, hal ini sangat sulit untuk membentuk ataupun menciptakan “kesatuan dan persatuan” pada seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pembentukan negara Indonesia Serikat juga dipersulit atas merebaknya kasus disintregasi sosial-budaya pada saat itu. Yang ditakutkan akan penciptaan negara serikat ini, akan banyak terciptanya negara bagian yang “merdeka”. Dari ketakutan inilah Negara Indoenesia Serikat belum terealisasikan hingga sekarang[2].  Walaupun cita-cita Soeharto dalam menciptakan Negara Indonesia Serikat bisa dikatakan gagal, namun kecerdasanya mampu menciptakan inovasi baru bagi sejarah Indonesia. Soeharto menciptakan ide untuk mensentralisasikan Indonesia untuk memiliki satu budaya nasional, sebagai identitas nasional Indonesia dengan mengangkat budaya Jawa. Namun hal ini saya anggap “sedikit” berhasil, dikarenakan semboyan masyarakat Indonesia yang sudah mendarah daging, yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu.

Dalam menciptakan identitas nasional, Soeharto mengangkat budaya Jawa sebagai budaya nasional. Budaya Jawa ini rencananya akan diperkenalkan dan diaplikasikan kedalam tiap-tiap kehidupan sub-kebudayaan masyarakat Indonesia yang notabenya memiliki latar

belakang kebudayaan yang sangat beragam. Proses menjadikan budaya jawa pada setiap sub-sub kebudayaan di Indonesia dikenal sebagai proses Jawanisasi. Pemilihan Jawa sebagai penciptaan budaya nasional ini dikarenakan Jawa merupakan pusat pemerintahan dari Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk jawa di Indonesia sekitar 70% dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Sehingga jawa memang segaja di pilih, dikarenakan hampir seluruh kegiatan bersifat kenegaraan berada di Jawa. 

Sehingga jawa kini seakan-akan telah diubah menjadi uber alles[3], dimana Jawa dijadikan sebagai dewa di tanah Indonesia, semua kegiatan pembangunan dilaksanakan di tanah Jawa, Jawa menjadi sentral para perantau mencari kerja, Jawa dijadikan sebagai pusat pendidikan yang unggul dibandingkan wilayah lain. Pembangunan yang hanya terkonsentrasi pada tanah jawa, menyebabkan kemunduran di semua wilayah luar Jawa, terkhususnya bagian timur Indonesia. Sehingga daerah luar Jawa, sangat minim mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, daerah luar jawa semakin tertinggal dan mereka seakan-akan bukanlah bagian dari Indonesia. Pada saat inilah banyak bermunculanya negara etnik untuk menyuarakan suara dari masyarakat non-jawa yang merasa termajinalakan di tanahnya sendiri. Dan Soeharto merencanakan penghapusan negara etnik melalui Jawanisasi.

Disadari atau tidak, ide Jawanisasi ini telah menciptakan gagalnya solidaritas bangsa, dimana banyak kita temui pada saat Orde Baru perselisihan antar budaya, dan banyak provinsi-provinsi di Indonesia ingin keluar dan membentuk sistem pemerintahan yang bebas. Hal ini dikeranakan proses jawanisasi yang pertama dilakukan denga cara menerapkan sistem  kepemerintahan Jawa ke seluruh daerah di Indonesia,  seperti RT, RW, Lurah, Camat, dan Provinsi. Dengan cara ini sistem pemerintah pada suatu daerah yang merupakan salah satu dari budaya dari nenek moyang mereka yang secara turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi menjadi hilang akibat penciptaan proses Jawanisasi ini. Selain itu, para pemerintah pusat juga mengirimkan delagasi dari Jawa, seperti bupati, gubernur, TNI, Polri untuk memimpin kantor-kantor wilayah pada suatu daerah yang berada di luar tanah Jawa. Selain pengiriman para kaum atas ini, pemerintah juga sengaja mengirimkan masyarakat Jawa ke luar jawa (trasmigrasi) yang sebelumnya telah diberikan modal dan disuruh untuk mengolahnya di daerah tujuan mereka. Sehinga masyarakat non-Jawa merasa bahwa dirinya telah di jajah oleh keberadaan masyarakat jawa yang lebih unggul daripada masyarakat pribumi setempat.

Akibat dari jawanisasi ini, banyak putra daerah menempati posisi sebagai anak tiri pada wilayahnya sendiri(Kalimantan secara umum, Kalimantan Tanggah secara khusus). Kedudukan kunci dan strategis pada tiap-tiap sistem pemerintahan lokal yang seharusnya ditempati oleh para putra daerah diganti oleh orang-orang pusat (jawa). Dengan demikian semua pendatang yang datang dari pusat (jawa) mencari kekayaan yang sebesar-besarnya. Setelah pejabat dari pusat ini mengeruk kekayaan daerah lokal, maka selanjutnay dilakukanlah droppingsecara berkelanjutan. Akibatnya daerah yang kaya semacam Kalimantan memiliki masyrakat pribumi yang tepuruk dan berselimut kemiskinan.

Kasus yang melanda deaerah Kalimntan ini, dimana keberadaan masyarakat pribumi yakni orang Dayak, digeserkan oleh kedudukan masyarakat Jawa yang lebih tinggi dari mereka. Sebelumnya pemerintah wilayah Kalimantan selalu dipilih dari masyarakat Dayak, dikarenakan dianggap mampu mengayomi masyarakat Kalimantan. Namun hal ini berubah sesuai dengan ide Jawanisasi yang diciptakan oleh para pemerintah rezim orde baru. Selain itu, masyarakat Dayak juga merasakan langsung akibat dari politik pembangunan Orde Baru (khususnya Jawanisasi) yang telah dipraktekan selama 32 tahun lebih (terhitung periode Habibi), maka masyarakat Kalimantan Tengah memaknai proses pembangunan ini sebagai bentuk yang sangat identik akan perampokan besar-besaran terhadap sumber daya/kekayaan lokal oleh pemerintah pusat, serta penghancuran besar-besaran pada budaya lokal (Dayak) yang menjadikan masyarakat pribumi sebagai warga asing di tanah mereka sendiri[4]. Masyarakat Dayak Ngaju Kalteng merasakan dan melihat sendiri bagaiman konsep kemerdekaan yang diusung oleh pemerintahan Orde Baru tidak lain merupakan lawan kata dari penjajahan bengsa sendiri yang terbungkus dibawah kata pembangunan.

Faktanya, konsep pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru semakain menambah keterpurukan dan memarjinalkan masyarakat Dayak. Jika memang hal ini dianggap sebagai rangka dalam pembangunan Kalimantan yang lebih baik, maka pernyataan ini adalah kesalahan fatal, dikarenakan keberhasilan dari sistem pembangunan ini hanya dirasakan oleh segelintir kaum elite, sedangkan dibalik itu semua kemiskinan dan penderitaan yang amat sangat dirasakan oleh masyarakat lokal[5]. Sehingga dalam menciptakan suara masyaarakat pribumi, maka masyarakat lokal (Kalimantan) menciptakan LSM yang bertujuan untuk mewakili mereka dalam

 menyuarakan isi hatinya, salah satunya adalah Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tenggah (LMMDD-KT) dan Hatantiring (yang diketuai oleh Ir. Saptono) yang menolak secara tegas jika orang Dayak disingkirkan secara sistematis dan menciptakan orang Dayak yang notabenya sebagai masyarakat asli dipaksa untuk menjadi penonton ketikan tanah mereka dijarah oleh kepemerintahan Orde Baru yang semena-mena. Tujuan penciptaan LMMDD-KT dan Hatantiring adalah menciptakan “Putra Daerah” agar penduduk asli dan orang-orang pribumi menjadi tuan dikampung sendiri dan kemudian secara bersama-sama menata kehidupan di Kalteng. Tidak hanya Dayak, ternyata dampak jawanisasi yang digembor-gemborkan pada masa pemerintahan Orde Baru sebagai alih-alih penciptaan budaya nasional sebagai identitas nasional juga berimbas pada keterpurukan budaya lokal pada daerah Pekanbaru, Riau. Pengeroposan budaya lokal di Pekanbaru ini disebabkan oleh pengaruhnya kemajuan teknologi terutama dalam bidang media-kominakasi radio dan televisi.

Dalam artikel Suryadi yang berjudul “Identity, Media, and The Margins: Radio in Pekanbaru, Riau(Indonsia)” menceritakan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Riau untuk menunjukan identitas mereka dibawah gemboran Jawanisasi yang digalakkan oleh pemerintahan Orde Baru. Ide ini ia peroleh dari Michele Ford, yang mengangkat topic “Siapakah Orang Riau” yang identitasnya mulai tergeser dengan adanya penciptaan budaya lnasional di zaman kepemerintahan Soeharto. Proses jawanisasi secara terselubung disuntikan pada mainset masyarakat luas Indonesia dengan menciptakan TV lokal pertama di Indonesia yakni TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan Radio Republik Indonesia (RII). Dalam penyiaranya TVRI dan RII (pada daerah lokal dan non-lokal) selalu dipenuhi dengan berita yang selalu memberitakan semua kejadian di lingkup daerah Jawa, terkhususnya Jakarta dan sekitarnya. Selain berita, ada juga acara yang menghibur, dalam konteks ini acara-acara yang diciptakan memnag sengaja untuk kosumsi  para masyarakat Jawa baik yang ada di jawa ataupun di luar Jawa, seperti pewayangan, keroncongan, seni ludruk dll.

Karena adanya rencana dari Soeharto mengenai jawanisasi kepada seluruh masyarakat luas di Indonesia, menyebabkan masyarakat lokal, khususnya pada daerah non Jawa, mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan identitas mereka melalui siaran-siaran lokal seperti radio lokal, ataupun TV lokal, untuk menunjukan kepada Indonesia “bahwa kami ada”, sebagai penolakan atas rencana Soeharto untuk men-jawa-kan Indonesia. Dalam penyiranya radio dan TV lokal ini mengunakan bahasa lokal mereka sebagai tanda bahwa orang Riau masih ada.

 Seperti penciptaan TV lokal RTV[6] (Riau Televisi), Acara-acara dalam kedua media tersebut juga berupa sindiran yang berisikan tentang kejahatan Soeharto kepada masyarakat Pribumi di Riau. Tidak hanya itu, mereka selalu membanggakan budaya asli mereka dalam setiap penyiaran kedua media ini. Dalam penyiran radio sangat erat dengan yang dinamakan “titip salam” ataupun “request lagu”. Khusus pada “request lagu”, karena pada sat ini Riau sedang mengalami guncangan identitas akibat Jawanisasi, Riau mencoba menciptakan Band lokal/Indie dan artis-atis lokal sebagai wujud akan kecintaan mereka atas budaya Riau, tentunya dalam menyayikan lagu ini, bahasa yang digunakan berupa bahasa daerah/bahasa lokal mereka. Artis-artis lokal ini mulai rekaman pada industry perekaman lokal, dan mulai memproduksi kaset-kasetnya walaupun penyebaranya hanya bersifat lokal saja. Rekaman pertama kali dilakukan pada tahun 1970 di Sumatra Barat dimana mereka mengakulturasikan musik tradisional dan musik pop. 

gambar dari BatikIndonesia.com

Akibat dari rencana Jawanisasi pada kedua contoh wilayah di Indonesia yakni Kalimantan dan Pekanbaru pada rezim Orde Baru memang tidak berhasil secara maksimal. Namun rasa traumatis yang dimiliki oleh daerah-daerah non Jawa setelah adanya rencana Jawanisasi, justru menciptakan rasa cinta yang berlebihan kepada budaya lokal masyarakat pribumi dan ingin melepaskan dirinya dari genggaman Indonesia terlebih setelah berakhirnya masa Orde Baru dan ditambah pula dengan kemunduran Soeharto pada tahun 1999. Setelah masa Orde Baru, kemudian lahirlah era Reformasi, dimana pada masa itu, banyak sekali negara etnik yang bermunculan, dengan mengusung kecintaannya pada budaya lokal mereka. Dan mereka mulai mempertunjukan kecintaanya ini kepada pemerintah pusat melalui media penyiaran salah satunya yakni siaran radio lokal[7]. Dari teori perspektif membuktikan bahwa presentasi dari budaya etnik di dalam program radio lokal menguatkan kekuatan lokal dan perbedaan dari mereka. Seperti yang dikatakan oleh Jenifer Lindsey “radio menginspirasikan suara dari masyarakat marjinal”. Dalam penyiaranya, radio lokal menggunakan bahasa lokal (yang sebelumnya berbahasa Indonesia) yang terdiri dari 12 bahasa regional, dan membangun siaran pedesaan yang mencangkup 41 bahasa lokal dan dielek. Rencana jawanisasi terhenti bersamaan

 Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, yang mengakibatkan proses jawanisasi di semua sub kultur di Indonesia tidak sempurna, ditunjukkan dengan presentasi banyaknya masyarakat lokal yang mencintai budayanya sendiri semakin meningkat. Proses jawanisasi yang paling berhasil sampai sekarang hanyalah menjadikan Jawa sebagai sentral pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan saja (tidak lebih dari itu).

Menurut saya, rencana jawanisasi pada semua sub-kultur di Indonesia tidak mati begitu saja dengan diiringi runtuhnya rezim Orde Baru. Jawanisasi kembali hadir di Indonesia setelah adanya kecaman dari Malaysia yang mengakui bahwa batik dan reog Ponorogo adalah salah satu dari budaya Malaysia. Terlebih kepada batik, yang merupakan kebudayaan asli hasil karya tangan-tangan masyarakat Jawa. Setelah adanya kecaman dari Malaysia mengenai batik ini, Indonesia mulai menggalakkan rencana Jawanisasi secara terselubung, dengan menciptakan batik-batik khas daerah (non jawa) dalam alih-alih agar batik tidak dicuri oleh Malaysia. Dan dengan sangat mengejutkan ternyata rencana ini berhasil. Selain itu, konsep pariwisata di Indonesia juga hanya terkonsentrasi pada wilayah Jawa dan Bali saja. Dalam hal ini, saya berpendapat mungkin Jawanisasi kembali direalisasikan di Indonesia melalui upaya-upaya pemberdayaan budaya Jawa, terkhususnya pada batik dan pagelaran wayang kulit. Dimana pada saat ini, ketertarikan para masyarakat asing (terutama eropa dan jepang) sangat tertarik kepada kudua jenis budaya ini. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menambah keuntungan Indonesia dalam sektor kepariwisataanya. Saya tidak berani berasumsi apakah proses jawanisasi memang senggaja diciptakan kembali atau tidak, namun saya hanya berpendapat bahwa proses jawanisasi mulai direncanakan kembali pada era Globalisasi saat ini. Selain sebagai penambahan devisa bagi Indonesia, pengembalian proses Jawanisasi ini, juga diciptakan sebagai tameng terhadap ancaman Globalisasi khususnya westernisasi yang sedang menggeser  kebudayaan Indonesia.

Daftar Pustaka :

•  Bintang Pamungkas, Sri. 2001. Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total. Jakrta: Erlangga.
• Kusni, JJ. 2001. Negara Etnik/Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak. Jogjakarta:FuSPAD
•  Suryadi. Identity, Media, and the Margins: Radio in Pekanbaru, Riau (Indonesia), Journal of Southest Asian Studies, 36 (1), pp 131-151 February 2005. The National University of Singapore

---

[1] Pamungkas, 2000, hal. 58

[2] Pamungkas, 2000, hal. 61

[3] Pamungkas, 2000, hal. 47

[4] Kusni, 2001, hal. 47

[5] Kusni, 2001 hal 48

[6] RTV dibuat pada tanggal 20 Mey 2001 yang dibawahi naungan Jawa Pos. RTV khusus mebicarakan tentang isu-isu “Riau Merdeka” yakni revitalisasi dari orang-orang yang menginginkan Riau menjadi Provinsi sendiri (2003)

[7] yang sebelumnya pada masa Orde Baru radio lokal diawasi langsung dari pusat (jawa). Namun setelah berakhirnya masa Orde Baru, semakin marak radio-radio dan televise lokal mengkritisi kerjapemerintah dan mulai banyak ditemukan media sejenis bermunculan pada wilayah lokal, dan terlepas dari campur tanggan Pemerintah, walaupun sebagian masih ada dibawah pengawasan langsung dari pemerintah pusat.